Peraturan pemerintah tentang jalan desa. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000. "Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang kita sebut Undang-Undang Desa telah merubah paradigma. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah. proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan. Tutup. Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengubah: PP No. Permendesa PDTT No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,. 10. tentang peraturan pelaksanaan. setkab. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api. 10 Tahun 2004, yang sudah diganti dengan UU No. Peraturan Desa. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35,. Judul. Peraturan Pemerintah tentang Sungai; Mengingat : 1. Oleh: Perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. 07/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019. 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah: mengenai jalan kelas khusus: 4. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. Baru Jakarta Pusat 10710 Indonesia Tel. Tutup. 9. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai peran Pemerintah dalam pengawasan proyek jalan. A. Modul ini juga mengulas tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan jalan, serta contoh studi kasus dan evaluasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rabu 13/09/2023 Pemerintah desa wangunsari kecamatan cisolok kabupaten sukabumi provinsi jawa barat, telah melaksanakan. Arief Budi Siswanto, Sekretaris pada Dinas PMD Kabupaten Kudus, berpendapat, untuk mencapai kemandirian dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, desa harus berpegang teguh pada azas dalam peraturan pemerintahan desa,Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Peraturan Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH Status. Pasal 27 Pada saat Peraturan Pemerintah ini rnulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Ketentuan Penutup. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Tipe Dokumen. Memberikan informasi kepada pembaca faktor pendukung dan faktor penghambat tentang peran dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait pelayanan publik dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dalam bidang administrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan. Tutup. Perubahan signifikan yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan. Standar Pelayanan. 6631, jdih. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. kemacetan dan atau rawan kecelakaan di jalan desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Mengingat : 1. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik. 8. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; Mengingat : 1. 18. 34 Tahun 2006 tentang Jalan •PP No. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN;. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 7 6 0 ) UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDU A ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mencantumkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang/Perppu, dan Peraturan Pemerintah,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 3. Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km/jam, dengan lebar jalan badan minimal 9 meter. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. B. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA-3-7. Klasifikasi status jalan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang terdiri dari jalan desa, jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi danPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. ALUR DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA HARUS MENCAPAI OUTPUT UNTUK MASYARAKAT DESA. Lantas, apa perbedaan dari kelimanya? Kepentingan Tercantum Dalam Aturan Penutupan Jalan Umum. Peraturan Pemerintah. 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah: mengenai jalan kelas khusus: 4. U. 2021/No. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN KABUPATEN. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang. Beranda. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasca Kedudukan Militer Jepang Pada masa pendudukan militer Jepang tidak ada. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. TENTANG. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1)Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tutup. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. Salah satu prioritas Peraturan Menteri tersebut adalah penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 1. 17. 365, TLN No. Peraturan Pemerintah; 5. Jalan Desa adalah jalan urnum yang menghubungkan. Peraturan Pemerintah. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017. 2017/NO. ke-3, hlm. 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 781, peraturan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 64 Terhadap jalan kota, wewenang penyelenggaraan berada pada pemerintah kota, sedangkan pada jalan kabupaten dan desa, wewenang penyelenggaraan jalan berada pada pemerintah kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pada jalan tol disediakan. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. go. Ada beberapa jenis Perdes yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa antara lain: Retribusi Desa, Tata Kelola Kawasan. 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf c sudah ditegaskan bahwa harus mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatTahun 2006 tentang Jalan (Pasal 4), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan PP No. 15. melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Namun yang perlu diketahui, jalan di Indonesia terbagi berdasarkan statusnya. 8. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jaringan jalan Desa diklasifikasikan dalam sistem jalan kabupaten dan desa, dengan kelas jalan. 1521; SITEMAP. BUPATI KOLAKA TIMUR. yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan daerah yang mengatur. Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pemerintah Desa sebagai. Jalan Diponegoro No. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa. 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan focus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan II/a, untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. tanggul, saluran tersier desa. Menimbang : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampaiPasal 90 b. Yuk, pelajari bersama tentang berbagai jenis status jalan di Indonesia tersebut! 1. Peraturan Perundang-undangan. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP ini sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasan. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. JAKARTA, KOMPAS. Tipe Dokumen. 01/SE/M/2007 tentang Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) NO. A. 1 WATULIMO 66382. 59/SE/M/2006 tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum; Surat Edaran Menteri PU No. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung. ” Sehingga pembangunan atas jalan di desa masih merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40394. 14. tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Jalan Pengendalian Dampak KonsumsiBagi Rokok Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi: perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan. jalan desa. kelas jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan. Peraturan Perundang-undangan. PENETAPAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan. 11. Selain di atur pada pasal tadi, garis sempadan jalan ini juga tertera di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 06/PRT/M/2007. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 41, TLN NO. 2014 No. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jaringan jalan Desa diklasifikasikan dalam sistem jalan kabupaten dan desa, dengan kelas jalan sebagai berikut: Jalan kolektor primer. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran NegaraPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan; 10. Peraturan Daerah tentang Jalan; Mengingat : 1. Jenis. Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa wewenang Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; d. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah Pasal 61 serta Pasal 185.